Iklan PKS Kreatif Belum Tentu Efektif

INILAH.COM, Jakarta – 8 Tokoh nasional ditampilkan PKS dalam iklan politiknya menyambut Hari Pahlawan 10 November 2008. Iklan politik yang menuai polemik tersebut, secara marketing politik dinilai berhasil karena kreatif memilih angle.

“Kalau dilihat dari murni marketing politik, itu (iklan) sebetulnya berhasil dan juga kreatif,” kata Dosen komunikasi FISIP UI, Ibnu Hamad, ketika berbincang dengan INILAH.COM di Jakarta, Rabu (12/11) pagi.

Menurut Hamad, iklan politik PKS berhasil karena mendapat perhatian dari masyarakat luas. Namun, Iklan yang menampilkan Soeharto sebagai salah salah satu tokohnya itu, belum tentu dapat menarik dukungan masyarakat memilih PKS.

“Sebelum mencapai ke dukungan, terlebih dahulu harus menjadi perhatian. Lalu kesadaran dan kemudian dukungan. Jadi, masih terlalu jauh untuk mencapai dukungan,” ujar Profesor ilmu komunikasi yang berusia 41 tahun ini.

Belum lagi, lanjut Hamad, masyarakat tidak mudah percaya begitu saja terhadap kampanye atau iklan politik parpol. Sebab masyarakat kini semakin cedras.

Dari aspek angle, iklan itu dapat mencuri perhatian rakyat. Melihat polemik yang dihasilkan dari iklan politik PKS itu, Hamad menduga, iklan itu sengaja dibuat secara berseri seputar kepahlawanan.

“Jadi momentumnya yang dipenggang, yakni dengan pendekatannya seputar kepahlawanan,” pungkas Hamad.[jib/ton]

Nonton Iklan PKS, Syafii Maarif Geram

INILAH.COM, Jakarta – Sebagai salah satu figur panutan di kalangan Muhammadiyah, Syafii Maarif merasa geram melihat iklan PKS yang ‘mengeksploitasi’ ketokohan Ahmad Dahlan untuk kepentingan politik. PKS diminta bersikap arif.

“Bila sudah begitu, Ya, sebaiknya PKS bijaksana, introspeksi. Jangan sampai riak-riak kecil ini menjadi gelombang besar yang bikin gak enak,” kata mantan ketua umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Ma’arif kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (31/10).

Menurut Maarif, iklan merupakan bagian dari politik dan masyarakat sudah paham bahwa iklan itu memiliki unsur muatan politik. “Sangat jelas itu politik, dakwah saja punya muatan politik, saya kira masyarakat sudah punya pencitraan sendiri atas iklan itu,” ujarnya.

“Bangsa kita ini kan plural, kalau sudah begitu (protes) ini suatu petanda PKS harus lebih mempertimbangakan dulu dengan matang,” imbuhnya.

Empat organisasi otonom (ortom) Muhammadiyah Sumatera Utara mengaku sangat tersinggung dengan iklan audio visual PKS. Sebab dalam iklan yang sudah tayang di televisi itu, PKS membawa-bawa nama dan gambar tokoh KH Ahmad Dahlan yang sangat disakralkan warga Muhammadiyah itu ke ranah politik.

Para pimpinan ortom Muhammadiyah itu juga sepakat akan melayangkan surat protes keras kepada PKS. Tidak hanya itu, mereka juga akan langsung meminta KPU dan Bawaslu untuk mengambil tindakan tegas terhadap PKS.[nng]

Iklan Pakai Hasyim Asy’ari, PKS Diprotes Generasi Muda NU

Taufiqqurrahman – detikNews
Jakarta – Jasa para pahlawan nasional tentu membawa semangat heroik dan dapat menarik simpati setiap orang yang mengaguminya. Maka tidak heran jika ada partai-partai yang menggunakan tokoh atau pahlawan nasional sebagai ‘pemanis’ kampanye mereka.

Generasi muda NU yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
(PMII), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Fatayat NU, dan GP Anshor tidak
menerima hal tersebut. Mereka pun meminta parpol jangan memanfaatkan pahlawan nasional sebagai bahan kampanye.

Syarat Parpol Pengusung Capres: 20% Kursi DPR, 25% Suara

Jakarta, (Analisa)

Lobi pembahasan RUU Pilpres di Hotel Santika membuahkan hasil. sembilan Fraksi sepakat syarat parpol untuk mengajukan capres memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara hasil Pemilu. Voting pun sepertinya tidak diperlukan lagi di rapat paripurna.

“Sembilan Fraksi sudah sepakat, yaitu 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara,” kata Sekjen PAN Zulkifli Hasan di sela-sela rapat di Hotel Santika, Jakarta Barat, Selasa (28/10) malam.

Zulkifli melanjutkan, kini kekuatan pendukung dan yang menolak sudah terpampang jelas. “Kalau yang sembilan akur, tidak voting. Kalau yang lain setuju, sekarang sudah jelas petanya ke mana,” imbuhnya.

Menurut dia, kini tinggal PAN yang masih bertahan di 15 persen kursi DPR dan 20 persen suara. “Sikap PAN tetap di 15 dan 20. Kalah, tapi itulah demokrasi. Sekarang posisinya 9:1, PAN tidak mungkin menolak, masak maju sendiri,” urainya,

Dia menegaskan, bila Rabu (29/10), saat rapat paripurna tetap pada angka 20:25, maka sikap PAN pun tetap pada 15:20.

“Langkah selanjutnya lihat besok, kami sepakat atau tidak sepakat kami rumuskan. Apakah akan ada nota atau sikap fraksi, lihat besok,” tandasnya. (dtc)

Gerindra Ajak PKS Berkoalisi

INILAH.COM, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini ibarat perawan kembang desa. Hampir semua partai politik ingin mengajaknya berkoalisi. Kini, giliran Partai Gerindra melirik PKS. Demi memuluskan Prabowo Subianto jadi RI-1?

Koalisi Islamis-nasionalis yang digagas PKS, memang bisa memunculkan kejutan-kejutan tak terduga di jagad politik. Gagasan ini bisa pula memberikan peluang bagi dukungan PKS untuk Prabowo, mantan Pangkostrad yang jadi ikon Gerindra. Setelah munculnya sinyal kuat berlanjutnya duet SBY-JK, koalisi PKS dengan Prabowo-Gerindra, akan membuat percaturan politik dalam pilpres 2009 kian semarak.

Glenny Kauripan, Ketua Gerindra, menyatakan pada prinsipnya mereka berkonsentrasi memperoleh suara minimal 15% pada Pemilu 2009. Mereka pun membuka ruang dan peluang besar bagi koalisi dengan partai apapun, termasuk PKS. Syarat utamanya satu: ada kesamaan visi-misi dan platform untuk membangun ekonomi rakyat.

“Gerindra membuka diri untuk berkoalisi dengan partai-partai Islamis maupun nasionalis. Prabowo adalah kandidat presiden yang kita usung untuk memimpin ekonomi Indonesia ke depan agar bisa back to basic sesuai UUD 1945. Jika partai-partai Islamis maupun nasionalis mau berkoalisi, tentu kita sambut,” kata Glenny, purnawirawan jenderal berbintang dua dari korps baret merah.

Zulkieflimansyah, anggota FPKS DPR-RI, melihat PKS akan menjadi parpol yang diminati banyak pihak untuk diajak berkoalisi. “PKS adalah partai rasional. Jika tak mampu meraih 20% suara, PKS akan memilih berkoalisi dalam mencalonkan presiden mendatang,” katanya.

PKS, demikian Zul, bisa saja berkoalisi dengan partai nasionalis apapun, termasuk dengan PDI-P, PAN, Hanura atau Gerindra, sepanjang memiliki kesamaan visi-misi dan program. “PKS akan bergerak memperkuat bangunan ekonomi rakyat. Kita sedang menengok ke sana ke mari untuk mencari mitra koalisi yang pas dan tepat,” katanya.

Para aktivis prodemokrasi dan analis melihat kans Prabowo bisa menjadi pesaing kuat SBY. Syaratnya, ada dukungan PKS dan partai-partai lainnya dalam suatu koalisi besar untuk perubahan. Dan itu akan jadi kejutan politik. “Jika itu terjadi, bukan hanya Wiranto yang akan menjadi rival SBY, melainkan juga Prabowo,” kata Yudi Latif, Direktur Reform Institute.

Direktur Indo Barometer M Qodari melihat justru SBY akan kesulitan mencari cawapresnya. Popularitasnya bisa meredup. Dan, Golkar di bawah Jusuf Kalla masih memiliki opsi untuk mengambil sikap lain jika perolehan suaranya besar.

Bahaya Intai Koalisi PDIP-PKS

INILAH.COM, Jakarta – Wacana koalisi antara PDIP dan PKS terus menguat seiring isyarat yang dilontarkan Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas. Sayangnya, jika koalisi ini nanti terwujud, potensi gesekan atau friksi karena ideologi yang berbeda akan menjadi pengganjal.

“Secara ideologis ada perbedaan yang tajam antara kedua partai ini. Misalnya dalam isu-isu RUU pornogafi. Bagaiamana kemudian RUU disikapi secara solid oleh dua partai yang berbeda ini,” kata pengamat politik Charta Politika Indonesia, Bima Arya Sugiarto kepada INILAH.COM, di Jakarta, Jumat (19/9).

Demi Nomor Urut Jadi, Caleg Rela Setor Rp 2 M

Jakarta (SIB)
Nomor urut caleg kecil menjadi rebutan menjelang Pemilu 2009. Untuk mendapatkan nomor urut jadi tersebut, para caleg bersedia melakukan apa saja termasuk menyetor uang. Jumlahnya bervariasi, dari Rp 500 juta bahkan sampai Rp 2 miliar.
Setor uang miliaran demi nomor urut jadi ini benar-benar ada, tapi sayangnya sulit untuk dibuktikan. Kasus ini misalnya terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Anggota Bidang Hukum dan HAM DPP PPP M Bahrudin Dahlan tidak membantah adanya setor uang demi nomor urut di partainya. Pemberian uang biasa dilakukan oleh orang yang tidak aktif di dalam partai atau baru menjadi anggota partai.
“Jumlah uang setorannya berkisar Rp 500 juta sampai dengan Rp 2 miliar. Pemberian ini tidak bisa dibuktikan karena tidak ada kuitansi,” kata Bahrudin kepada detikcom Rabu (3/9).
Pria yang menjadi caleg PPP Dapil Jateng IX nomor urut 2 itu sebenarnya tidak mempermasalahkan adanya uang setoran tersebut di dalam partainya asal dilakukan secara terbuka.
Bahrudin menambahkan, pemberian uang itu bisa mengubah keputusan ketua umum partai terhadap seorang caleg di dalam daerah pemilihan (dapil). (detikcom/e)