INfo : KPK Buka Layanan Aduan Dugaan Korupsi Lewat Internet

asahannews
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) luncurkan sistem pelaporan online atau KPK Monitoring Online System. Sistem ini memungkinkan seluruh masyarakat Indonesia melaporkan dugaan korupsi melalui jaringan internet. “Agar informasi tersebut dapat disebarluaskan kepada masyarakat, dengan mudah dan sangat aman,” ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Mochamad Jasin, di Gedung KPK, Rabu (2/9). Penggunaan sistem ini dapat dilakukan melalui situs KPK, http://www.kpk.go.id. Setelah terkoneksi, pelapor mendapatkan komunikasi rahasia tanpa membuka identitas. Akun tersebut memungkinkan KPK untuk tetap berhubungan dengan para pelapor tanpa identitas, terutama jika dibutuhkan informasi tambahan dalam invetigasi lebih lanjut. Pelapor juga dimungkinkan mengetahui kemajuan laporan mereka. Sistem pelaporan online ini menurut Jasin, juga didesain bagi apresiasi kinerja institusi pemerintah dan pegawainya, khususnya dalam hal pelayanan publik. “Selain itu termasuk juga melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh staf KPK,” tegas Jasin. Sementara itu Sekjen Transparency Internasional Indonesia, Teten Masduki menyatakan, sistem pelaporan online ini merupakan instrumen yang tepat. Menurut Teten, apabila sistem ini sudah terintegrasi dengan sistem penyelidikan dan penyidikan di KPK, akan tidak mungkin semakin banyak orang ditangkap di tempat. Tidak hanya itu, sistem pelaporan tersebut juga otomatis akan melindungi saksi pelapor meskipun di Indonesia sudah ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bukan hanya kelebihan sistem ini yang disoroti oleh Teten, melainkan pula soal hambatan sistem pelaporan ini. “Tentunya ini pasti akan ada serbuan laporan yang menyerbu sistem manajemen pengaduan dan pelaporan di KPK,” ujar Teten. Namun Teten yakin KPK sudah memiliki sistem manajemen penerimaan laporan yang baik.

CHETA NILAWATY

fhoto : Wakil Ketua M Jasin (tengah) saat meluncurkan KPK Online di
kantornya

sumber : tempointeraktif.com

Iklan

17 Tanggapan

  1. Bapak KPK yg saya hormati tolong di cek lah mengenai suplai Batu bara di INDONESIAN POWER SURALAYA. Saya tdk mengerti mengapa harga suplay Batu bara begitu mahal sesampainya didalam. Yang saya tau mesin pembangkit di IP SURALAYA menggunakan BB Calori rendah, tapi mengapa harganya bisa sampai diatas RP 700.000 / metrikton, sedangkan harga di lokasi pertambangan berkisar RP 85000 / ton ditambah bea angkutan darat dan laut max RP 200.000 / ton. Habis konsumen dibohongi terus Pak. Tks, mohon perhatianya.

  2. Kepada YTH :

    Bapak dan seluruh Staff Pegawai KPK
    di Jakarta

    Selamat Sore Bapak Ketua KPK, saya bernama Linda Inggit dan saya akan mengikuti test PNS tahun 2009 di Sumatera Utara. Akan tetapi saya pesimis bahwa test PNS akan di lakukan
    dengan Jurdil, karena banyak nya Kepala Pemerintah Daerah yang aji mumpung. Maksud saya mumpung mereka duduk sebagai atasan, kekuasaan di buat sewenang- wenang dengan meminta
    uang suap pada calon Pegawai, ini terjadi pada tahun yang lalu di pemkab Sumut. Saya bingung, apa masih ada keadilan di Indonesia ini khususnya bagi rakyat?
    Menurut analisa saya jika hanya anak- anak orang yang punya uang bisa jadi PNS, berarti negara Indonesia bukan lagi menganut Demokrasi Pancasila yang berdasarkan UUD 1945, tetapi menganut paham
    Demokrasi Liberal dan hukum yang berlaku adalah hukum Rimba.
    Jika saya boleh memohon sebagai rakyat Indonesia, tolong pada Bapak KPK mengawasi ujian CPNS di Sumatera Utara, juga pada DPR sebagai wakil Rakyat. Jika benar- benar mewakili hati nurani
    Rakyat, pasti DPRD akan melaksanakan tugas, dan tidak melakukan aji mumpung. Karena saya tahu bahwa Politik itu kotor, kejam dan menghalalkan segala cara. Kirang\ya persepsi ini tidak lagi ada dalam
    hati nurani Rakyat Indonesia, kalau para penegak hukum dan DPRD JUrdil dalam menjalakan tugasnya.

    Jadi mohon bantuan agar keadilan di tegakkan . Saya berdoa pada Tuhan bahwa para pimpinan yang baik akan semakin tuhan berkati dalam tugasnya dan di berikan kelimpahan Oleh Tuhan
    ini curhat dari salah seorag rakyat Indonesia pada KPK dan DPR.

    Atas bantuan Bapak saya ucapkan terimak kasih

    Hormat Saya,

    Linda Inggit

  3. semoga saja kpk berani berbuat untuk kebenaran.

  4. Kepada yth.
    Bapak Pimpinan KPK
    dan staf.

    Sy memberikan masukan, demi Negara, yaitu memohon agar Geledah dugaan Korupsi bukan hanya di pejabat Negara, tapi d laksanakan juga secepatnya d Desa, terlalu banyak aset desa yg di ambil atau d jadikan aset pribadi, karena bukti surat2nya an. Kepala desa.

  5. Yth Bpk Pimpinan KPK
    Saya salut dengan kerja KPK dan Saya dukung tp pak jeritan rakyat yg selama ini mslh kuropsi kok blm jg teratasi mohon maaf pak didaerah kami di Pati jawa tengah jelas ada tindakan korupsi dan jelas menyalah gunakan jabatan kok bisa lolos dari jeratan hukum contoh yang jelas masalah perpanjangan kepala desa Trangkil Kec Trangkil bahkan kepala desa tersbt bertindak sewenang wenang kok ya bs lolos padahal masyarakat ds Trangkil sudah tidak senang dan mensetujui perpanjangan tersbt. peristiwa tersbt sudah dilaporkan ke Bupati Pati tp tdk ada tindak lanjut bahkan pd waktu dl pernah Bupati digugat mslh skorsing Kepala Desa Trangkil tp kok bupati kalah ya saya heran dan bertanya ada apa dibalik itu ? Sekali lg mohon maaf pak itu merupakan tanda tanya besar di masyarakat khususnya masyarakat Trangkil umumnya Masy Kab Pati yang aneh lg menjabut skorsing dan memberikan sk pencabutan n tidak ada dalam sk tersbt untuk menduduki kpl desa tp yg bersangkutan mengambil alih Pj kepala desa tanpa ada pelantikan bahkan ada tanah bengkok desa yang diminta untuk dilelang tanpa ada persetujuan dari BPD ( sepihak ). sekali lg mohon dengan amat kepala Bpk Pimpinan KPK untuk menyelidiki mslh tersbt demi untuk memberantas kuropsi di indonesia ini

  6. salam…. kami sangat berharap kepada Bapak lihat Papua dan Papua Barat terkait dengan ORANG KAYA BARU… jangan takut.. sekarang kita di papua Barat akan langsungkan Pemilu Kepala Daerah…. tlong Hasil audit di Umumkan

  7. merdeka….kmi mta pemantauan serius kpd anggota DPR-D.asahan,khususya wilayah kisaran.realisasikan janji…..!!!.bkn ya malah sibuk bagi2 lembu…..!

  8. korupsi di daerah2 yg paling patah

  9. di daerah saya banyak perusahaan sawit yg ngawur banget perijinannya tapi pemerintah setempat pura2 bego akan hal ini padahal udah banyak masyarakat yang melapor karena perusahaan sawit yang masuk dengan sewenang2nya menggusur kebun masyarakat..saya tinggal di daerah kabupaten sambas,kal-bar…saya sudah pernah mencoba mencari info tentang perijinan perusahaan tsb,salah satunya adalah perusahaan PT.KARYA BOGA MITRA KUSUMA yg tidak mempunyai HGU(HAK GUNA USAHA) dan tidak memiliki AMDAL….jika diperlukan bukti sisa penggusuran kebun masyarakat saya siap memberikan fotonya yg telah saya ambil beberapa tahun yg lalu

  10. met sore KETUM KPK,,,,,saya punya saran bagaimana kalau anggota KPK di tambah sehingga memungkinkan anggota2 untuk membrantas korupsi2 di daerah2 yg semakin parah…..

  11. KALBAR, GUDANGNYA PARA KORUPTOR KELAS TERI, SEBAIKNYA KALAU MAU BRAN RI
    TAS , JANGAN INDUK2NYA AJA, ANAKNYA JUGA BOLEH, DI PATENI, BIBIT INI AKAN BERKEMBANG BIAK KARENA ? JAWABANNYA ADA DI KPK
    SALAM.BUDI SUGITO GAUTAMA

  12. Bpk KPK … kami rakyat Indonesia suport anda semua, tegakkan kebenaran …. mudah-mudahan Allah SWT memberi kekuatan kepada anda untuk membongkar dan menangkap semua pejabat dan anggota dewan yang telah menghianati bangsa. Saya yakin negara ini telah diubah menjadi negara Calo oleh mereka semua. kami sedih dengan kebobrokan negeri ini …. Lembaga pendidikan kami pernah beberapa kali mendapat tawaran bantuan dari orang yang mengatakan punya hubungan dengan partai politik tertentu, dengan embel-embel syarat pembagian nilai bantuan 70 : 30 dan 80:20 yang artinya 70% dan 80% untuk mereka sedangkan kami hanya menerima 30% dan 20% dengan jaminan tidak akan ada audit terhadap bantuan tersebut. Kami keberatan dengan syarat tersebut karena memang gila, dari 500 jt yang ditawarkan kami hanya menerima 100 jt yang harus kami pertanggung jawabkan. calo tersebut bilang uang yang 70% atau 80% tersebut digunakan untuk partai dan yayasan tertentu. Saya yakin apa yang pernah saya alami itulah yang terjadi di negeri ini dan jika ini dibiarkan, maka 10 tahun kedepan negara kita akan mejadi negara ambruk dengan gedung-gedung dan jalan-jalan yang pada ambruk.

  13. Salam
    Kepada Bpk/Ibu KPK
    di
    Jakarta

    Saya adalah salah satu pemilik perusahaan pengadaan yang ditipu oleh Pemerintah khususnya di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.
    Awalnya saya didatangi oleh Tim Bupati Seram Bagian Barat (Yacobus Puttileihalat) yang bernama Welem Bakarbessy, beliau terkenal sangat dekat dengan sang bupati dan meminta saya menyerahkan sejumlah dana untuk kepentingan pemilihan Bupati dengan balasan akan diberikan proyek.
    Dan tepat sekali janji dari tim tersebut karena setelah saya menyerahkan sejumlah uang saya kemudian disodorkan 2 SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dan kontrak selama 90 hari kerja masing-masing dengan nama paket:
    1. Pengadaan Motor Tempel Yamaha 40 PK sebanyak 30 buah
    Nilai Kontrak 960.000.0000
    Sumber dana DAK 2010
    Nama Satker : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Seram
    Bagian Barat
    SPMK dan kontrak ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perikanan
    dan Kelautan (PPK) atas nama Ir. Permenas Souhaly
    2. Pengadaan Ketinting 30 buah
    Nilai Kontrak 500.000.0000
    Sumber dana DAK 2010
    Nama Satker : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Seram
    Bagian Barat
    SPMK dan kontrak ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perikanan
    dan Kelautan (PPK) atas nama Ir. Permenas Souhaly

    Karena kontrak tersebut saya mengajukan kredit di Bank Mandiri Cabang Ambon Rp 500.000.000 dan BRI Rp 260.000.000 untuk membeleli barang-barang tersebut sesuai dengan nilai kontrak.

    Anehnya, ketika barang-barang tersebut sudah dibeli, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Seram Bagian Barat Permenas Souhaly belum berani untuk menerima barang-barang karena katanya kas daerah lagi kosong. Akhirnya saya harus menutup semua beban utang pi utang di bank selama satu tahun ditambah bunga, sementara sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari kontrak yang ditanda tangani oleh sang kepala dinas.
    Saya sudah 4 kali melakukan addendum kontrak dengan Kepala Dinas, dan sang kepala Dinas mengatakan bahwa dana tersebut memang ada yaitu DAK, tetapi sementara digunakan untuk kepentingan Pemilihan Bupati. Hal ini pula yang membuat saya curiga bahwa ada dugaan kalau DAK tahun 2009, 2010 bahkan 2011 dipergunakan untuk kepentingan lain. Mohon tindak lanjut dari KPK, karena bukan saja permasalahan ini dialami oleh saya, tetapi sekian banyak rekanan yang mengalaminya. Saya siap memberikan data yang lebih akurat untuk ditindaklanjuti.

    Terima kasih atas tanggapannya.
    Hormat Saya

  14. bpk ketua kpk yg terhomat saya akan mengadukan soal tanah gege yg dulunya milik negara kok sekarang bisa milik perorangan dan bisa di sertifikatkan dan jadi hak milik per orangan dan sekarang sudah di jual bos tanah coba bapak yg terhormat tolong itu apa tidak koropsi bpk?tolong bpk yg tahu hukum tolong di gaji ulang pengaduan ini dari rayat kecil yg tidak tahu hukum alamat:desa wonorejo:kecamatan prengapus:kabupaten semarang.

  15. sangat setuju demi indonesia

  16. Salam hangat,
    Saya orang desa jauh dari kota. Tepatnya di desa Banjaran, Kel Giripurwo, Kec Girimulyo Kuln Progo Yogyakarta. Dari puluhan tahun yang lalu ketika saya masih kecil sampai sekarang belum pernah ada
    kemajuan yang berarti. Setelah saya selidiki ternyata dana dana bantuan Pemerintah tidak sampai ke warga karena digunakan sendiri oleh Kepala Dukuh yang bernama Suparlan. Oleh karena itu demi rakyat desa ini mohon Bapak Ketua KPK bisa menindaklanjuti aduan ini agar kami yang didesa juga merasakan pembangunan ini. Mohon segera ya Pak. Terima kasih.

  17. kepada Yth:
    Bapak Pimpipan dan
    seluruh staf KPK

    salam hormat,
    sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada kpk yaang selama ini bekerja secara profesional dalam menyelesaikan berbagai kasus yang melibatkan beberapa pejabat di tanah air.!
    Tapi yang saya harapkan lagi aagar KPK bisa mengatasi permasalahan bukan di pusat saja tetapi agar permasalahan di desa / kecmataan juga bisa di atasi, karena pejabat di daerah sudah banyak yang sewenang wenang terhadap masyarakat…! seperti contoh di daerah kami di Desa Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo – jawa tengah pak…bahwa dalam rangka program pemerintah mengadakan E-KTP tp kenapa dalam pengambilan KTP saja bisa kena sanksi antara Rp. 50.000 s/d Rp. 60.000… apakah program tersebut memang ada aturan atau pasal yang menyebutkan sanksi tersebut pak….! kalau boleh tanya uang sanski tersebut digunakan untuk apa pak…
    terima kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: