Bali Nyatakan Tak Dapat Terapkan UU Pornografi

Denpasar, (Analisa)

Terkait telah disahkannya Undang-undang Pornografi, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan tidak dapat menerapkan Undang-undang tersebut. Undang-undang Pornografi dinilai tidak sesuai dengan nilai sosiologis dan filosofis rakyat Bali.

Pernyataan rakyat Bali ini dikemukakan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika dan Ketua DPRD Bali, Ida Bagus Putu Wesnawa, di Gedung DPRD Bali, di Renon, Denpasar, Jumat sore (31/10).

“Atas nama rakyat Bali, dengan disetujuinya RUU Pornografi pada Kamis (30/10), kami tidak dapat melaksanakan undang-undang tersebut,” kata Pastika.

Sebelumnya Gubernur Bali melakukan pertemuan selama dua jam dengan Ketua DPRD Bali, Ida Bagus Putu Wesnawa didampingi Wakil Ketua DPRD Bali, I Gusti Ketut Adhi Putra, Ketua Komisi I, Made Arjaya serta Ketua Komisi IV, Ketut Karyasa Adnyana.

Gubernur tiba di gedung DPRD pada pukul 14.00 wita dan pernyataan dibacakan pada pukul 16.00 wita di lobby gedung DPRD Bali, di Renon, Denpasar.

Gubernur dan Ketua DPRD mengeluarkan dua pernyataan rakyat Bali. Pertama, menyatakan tidak dapat melaksanakan UU Pornografi. Kedua, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Bali agar tetap tenang, waspada, tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga suasana kondusif demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Ketua DPRD, IB Putu Wesnawa menyatakan rakyat Bali agar tidak takut dengan disahkannya Undang-undang Pornografi.

“Rakyat Bali sudah dipayungi oleh kedua lembaga ini. Maka kedua lembaga yakni pemerintah dan DPRD Bali akan siap tampil ke depan,” kata Wesnawa.

Pemerintah dan DPRD Bali pun tidak gentar apabila ada tekanan atau intervensi dari pemerintah pusat untuk menerapkan UU ini. Wesnawa menekankan Pemerintah Bali dan DPRD Bali bukan membangkang, tapi tidak dapat melaksanakan UU tersebut.

“Kami tidak menolaknya tapi kami tidak dapat menerapkannya karena tidak sesuai dengan nilai filosofis dan sosiologis rakyat Bali,” kata Wesnawa. (Ant)

sumber berita : analisadaily.com

Iklan

3 Tanggapan

  1. Dari dulu yang namanya bali adat dan kebiasaannya seperti itu sehingga UU pornografi akan sulit dan bertentangan degan karakter bali itu sendiri. Bisa-bisa turis pada kabur

    http://iwanmalik.wordpress.com

    Info Pendidikan dan Wirausaha

  2. Apakah penolakan rakyat bali tersebut bisa digolongkan sebagai pelanggaran hukum mas?

  3. Jika kita baca buku “Kenapa Berbikini Tak LAnggar UU Pornografi,” (ada di gramedia) maka yang menolak UU POrn seharusnya mendukung, sebalilknya yang mendukung seharusnya menolak. Kenapa bisa begitu? Dunia memang sudah terbolak-balik. Biar kita tidak terbolak-balik juga, maka buku di atas sangat penting tuk dibaca.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: