DPR Sahkan UU Pornografi

Jakarta, (Analisa)

Setelah diwarnai berbagai dinamika selama beberapa tahun, RUU tentang Ponrografi akhirnya disetujui untuk disahkan menjadi UUU. Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis siang pukul 13.15 WIB.

Agung Laksono mengetuk palu persidangan sebagai persetujuan setelah delapan (dari 10 fraksi) menyampaikan persetujuan yang disampaikan melalui juru bicaranya.

Setelah fraksi-fraksi menyatakan setuju, Agung mempersilakan Menteri Agama Maftuh Basyuni untuk menyampaikan pendapat akhir pemerintah. Pemerintah menyambut baik RUU ini dan menyetujui untuk segera diundangkan.

Persetujuan atas RUU ini diwarnai “walk out” dua fraksi, yaitu PDIP dan Partai damai Sejahtera (PDS). Sikap itu diambil di awal pembukaan rapat paripurna pada Kamis pagi.

Sikap PDIP yang menolak RUU Pornografi bukan hanya ditunjukkan di rapat paripurna ini, tetapi juga sudah ditunjukkan dalam rapat-rapat di tingkat Pansus dan di tingkat Panitia Kerja (Panja)

Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang sebelumnya juga keberatan pengesahan RUU ini akhirnya dapat menerima dan menyetujui untuk segera diundangkan. Bahkan PKB mendorong pemerintah segera melakukan sosialisasi atas RUU ini.


Pagari Masyarakat

Menteri Agama Maftuh Basyuni saat menyampaikan pendapat akhir pemerintah menegaskan bahwa UU tentang Pornografi sangat penting untuk memagari masyarakat dari dampak negatif pornografi yang semakin serius.

Menteri Agama menyatakan, perbedaan pendapat dalam pembahasan RUU tentang Pornografi merupakan cerminan demokrasi sekaligus wujud keinginan agar DPR mampu menghasilkan ketentuan UU yang baik.

“Semangat yang muncul dalam pembahasan UU ini menunjukkan betapa besar perhatian DPR kepada dekadensi moral, khususnya akibat pornografi,” kata Maftuh.

Dia mengemukakan pula, pembahasan yang memakan waktu cukup panjang, Insya Allah bukan pekerjaan sia-sia tetapi merupakan pengabdian kepada bangsa dan negara.

UU tentang Pornografi sangat penting dan ditunggu masyarakat. Pornografi yang beredar di masyarakat telah menimbulkan pengaruh negatif terutama bagi anak-anak.

Pemerintah memahami beberapa hal dalam pemberantasan pornografi telah dilakukan penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya, tetapi aturan yang ada belum memadai. Karena itu, dibutuhkan UU ini.

Implementasi UU tentang Pornografi, menurut Menteri, akan terkait dengan sejumlah ketentuan hukum lainnya, termasuk UU No. 01/1946 tentang KUHP, UU No.32/2002 tentang Penyianan, UU No.40/2003 tentang Pers serta UU No.23/2003 tentang Perlindungan Anak.

Menteri Agama mengatakan, RUU Pornografi telah memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat dari dampak negatif pornografi. “Sesungguhnya RUU ini merupakan perlindungan bagi masyarakat dari dampak negatif pornografi,” katanya.

Prinsip dalam RUU ini adalah non diskriminasi sehingga nantinya UU ini berlaku tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) serta tidak dikhususkan untuk golongan tertentu. UU ini juga akan berlaku bagi siapa saja yang ada di wilayah Indonesia serta menempatkan semua WNI pada posisi yang sama di depan hukum.

RUU tentang Pornografi juga menjaga prinsip kebhinekaan. Substansinya sudah memperhatikan adat istiadat, seni budaya dan kebhinekaan di masyarakat Indonesia.

“Kehadiran UU ini akan memelihara adat, istiadat, seni dan budaya serta ritual-ritual di masyarakat,” katanya.

“Walk Out”

Ketua Fraksi PDI Perjuangan menyatakan aksi “Walk Out” (WO) yang dilakukan fraksinya dan juga dilakukan Partai Damai Sejahtera dalam Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pornografi, karena pihaknya menilai belum ditemukan formula yang tepat untuk RUU ini.

Oleh karena itu, PDIP tidak mau terlibat dalam pengambilan keputusan pengesahan RUU Pornografi.

Kepada wartawan di gedung DPR Kamis (30/10), Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Koemolo mengemukakan, secara prinsip PDIP setuju dengan dibentuknya UU Pornografi, namun ada beberapa substansi yang ditolak fraksinya.

“Ada empat pasal yang masih tumpang tindih, menyangkut definisi pornografi, peran serta masyarakat dan sifatnya secara teknis,” papar Tjahjo.

Sementara itu Karo Danil Kodang dari PDS juga menjelaskan mengapa fraksinya juga melakukan aksi walk out. “RUU Pornografi masih bisa diperdebatkan dan telah melahirkan kontroversi dalam masyarakat,” tegas Danil.

Menurutnya, apabila RUU ini disahkan akan menimbulkan gejolak di masyarakat. “Kami minta waktu untuk mensosialisasikan ini ke masyarakat, dan tidak harus di undang-undangkan sekarang,” tambahnya.

PDS menginginkan pengesahan RUU ini dilakukan setelah reses DPR. (Ant)

sumber berita:analisadaily.com

Satu Tanggapan

  1. Jika kita baca buku “Kenapa Berbikini Tak LAnggar UU Pornografi,” (ada di gramedia) maka yang menolak UU POrn seharusnya mendukung, sebalilknya yang mendukung seharusnya menolak. Kenapa bisa begitu? Dunia memang sudah terbolak-balik. Biar kita tidak terbolak-balik juga, maka buku di atas sangat penting tuk dibaca.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: