KPK Incar BUMN

Jakarta (SIB)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengincar salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai target pemberantasan korupsi. Namun belum diketahui apa nama BUMN termaksud, apa kasusnya, dan siapa tersangkanya.
“Dalam minggu ini Insya Allah Bapak Candra Hamzah dan jajaran penindakan dari KPK akan menyampaikan satu kegiatan penyidikan dalam konteks salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” kata Ketua KPK Antasari Azhar dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (6/10).
Namun Antasari tidak bersedia menyebut nama BUMN tersebut dan dalam bidang apa BUMN itu bergerak. Dia juga menolak membeberkan siapa tersangkanya dan apa kasusnya. Meski demikian, dia memastikan KPK akan mengumumkan selengkapnya pada tanggal 9 Oktober 2008.
“Tanggal 9 Oktober Pak Candra saya minta langsung untuk menyampaikan karena saya berhalangan, saya di luar kota. Pak Candra akan menceritakan siapa tersangka dan kasusnya apa,” lanjut Antasari.

KPK Ingin Birokrat Tidak Lagi Tergoda Hal di Luar Pekerjaan
Berbagai upaya dalam rencana reformasi birokrasi terus dilakukan KPK. Ke depan, KPK ingin aparat pemerintah tidak lagi tergoda dengan hal-hal di luar pekerjaan mereka.
“Kita ingin para birokrasi, baik legislatif, eksekutif dan yudikatif tidak terganggu, tergoda dengan hal-hal yang di luar pekerjaan mereka,” kata Ketua KPK Antasari Azhar.
Menurut Antasari, masalah renumerasi dan rekrutmen adalah contoh yang telah dilakukan KPK untuk menciptakan reformasi birokrasi. Komisi ini juga telah membuat program untuk koordinasi supervisi pada penegak hukum dan melakukan monitoring pelayanan publik di NTT, Papua, Ambon, Ujung Pandang, dan salah satu provinsi di Kalimantan.
Dengan berbagai langkah yang ditempuh, aparat penegak hukum khususnya tidak lagi berinteraksi dengan orang di luar mereka.
“Di lembaga penegakan hukum, tidak terjadi interaksi antara mereka yang mengusung perkara dengan penegak hukum,” pungkasnya.
Terima Parsel, 4 Pejabat Lapor KPK
KPK telah melarang pejabat negara untuk menerima parsel dalam rangka perayaan Lebaran. Baru 4 pejabat yang melapor ke KPK mengenai penerimaan ini.
“Ada sekitar 3 sampai 4 orang,” kata Direktur Gratifikasi KPK Lambok Hutauruk di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta, Senin (6/10).
Menurut Lambok, pejabat tersebut melapor ke KPK melalui telepon dan mereka berasal dari Jawa Tengah. Lambok memprediksi menjelang akhir bulan ini, laporan mengenai penerimaan parsel akan semakin banyak.
“Saya perkirakan sekitar tanggal 20-an akan banyak (yang melapor),” jelas Lambok.
Jika parsel yang diterima oleh pejabat berupa makanan, Lambok berharap agar hadiah tersebut sebaiknya diserahkan kepada Panti Asuhan.(detikcom/c)

Iklan

Satu Tanggapan

  1. makin giat aja tuh kpk

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: