Menkes Usulkan Seluruh Rakyat Berobat Gratis

Jakarta (SIB)
Kebutuhan untuk memberikan jaminan kesehatan pada seluruh rakyat sudah sangat mendesak dibutuhkan. Pembiayaan kesehatan untuk seluruh rakyat adalah strategis yang akan menjawab berbagai persoalan kesehatan yang mengikutinya.
“Jamkesmas untuk orang miskin harus segera ditingkatkan menjadi untuk seluruh rakyat agar tidak ada lagi persoalan administrasi yang menghambat seperti saat ini”, demikian ujar Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sumatra Utara, Sugianto M, ketika dihubungi Sabtu (30/8) di Medan.
Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengatakan, pihaknya mengusulkan tambahan alokasi dana Rp 14 triliun untuk program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) supaya keseluruhan penduduk (populasi) bisa tercakup program tersebut. “Sekarang dana yang dialokasikan Rp 4,6 triliun, tinggal menambah Rp 10 triliun supaya siapa saja bisa berobat gratis”, katanya saat berbicara pada acara temu media di gedung Dewan Pers Jakarta, Jumat (29/8).
Menurut dia, usulan penambahan alokasi dana yang dihitung berdasarkan asumsi jumlah penduduk 220 juta jiwa, tingkat kesakitan 15 persen, kebutuhan rawat inap dua persen dan premi per jiwa Rp 5 ribu per bulan itu sudah disampaikan kepada Presiden dan menteri terkait.

“Ini sudah saya ajukan ke Presiden tapi belum ‘diiyakan’ karena sekarang pemerintah sedang ditagih Rp 46 triliun untuk anggaran pendidikan”, katanya. Jumlah dana yang diusulkan untuk Jamkesmas itu, kata Siti Fadilah, juga dianggap terlalu besar sehingga belum bisa langsung dipenuhi oleh pemerintah.
Menurut Sugianto lebih penting adalah jaminan kesehatan pada seluruh rakyat ini jelas akan meringankan bebas warga negara dalam menghadapi kesakitan di dalam kesulitan ekonomi saat ini. “Dengan jaminan ini maka rakyat tidak akan kuatir lagi jika sakit, karena dalam kesulitan ekonomi apapun, orang sakit pasti bisa mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa mengeluarkan uang”, ujarnya lagi.
Saat ini menurutnya program Jamkesmas bagi rakyat miskin banyak menghadapi hambatan di daerah dan rumah sakit. “Kalau seluruh rakyat sudah dijaminkan, maka tidak akan ada alasan untuk menghambat lagi. Semua rumah sakit tinggal melayani dan dibayar pemerintah”, demikian Sugianto.
Senada dengan itu ahli asuransi kesehatan, Hasbulah Thabrani mendukung upaya departemen kesehatan untuk memenuhi jaminan kesehatan seluruh rakyat. (SH/c)sumber berita

Iklan

2 Tanggapan

  1. kirain dari dulu tuh program sudah ada.. 🙂

  2. Menkes jangan iri dengan anggaran pendidikan yang 46 triliyun, bukannya dana untuk kesehatan rakyat dengan berbagai bentuk ujung-ujungnya untuk kesehatan rakyat kalau dijumlah jamleh sudah melebihi dana dari pendidikan, yang penting sekarang bagaimana rakyat mendapatkan hak kesehatannya tidak dipersulit, apalagi ditolak oleh pihak rumahsakit gara-gara administrasinya kurang lengkap, DKR jangan terlena dengan program kesehatan yang tidak memihak rakyat kecil alias miskin.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: