5 Fraksi usul revisi UU Pemilu

Jakarta (Espos) Lima fraksi di DPR, masing-masing FPG, FPDIP, FPD, FPAN dan FPBR, mengusulkan revisi terbatas terhadap Undang-undang (UU) Pemilu.
Perubahan terbatas tersebut terutama pada Pasal 214 UU Pemilu yang mengatur tentang penetapan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik peserta Pemilu.
”Pimpinan DPR telah menerima 60 anggota yang tanda tangan dari lima fraksi yaitu FPG, FPDIP, FPD, FPAN dan FPBR mengenai usul perubahan terbatas tentang UU Pemilu. Sesuai mekanisme akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Dewan,” kata Ketua DPR, Agung Laksono, dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8).

Hindari gugatan
Menurut Agung Laksono, usulan revisi terbatas UU Pemilu agar partai-partai yang menggunakan sistem suara terbanyak memiliki landasan hukum yang kuat.
Revisi juga diharapkan untuk menghindari munculnya gugatan-gugatan jika nantinya hasil pemilu mengesahkan suara terbanyak sebagai pemenangnya.
”Dari skala waktu masih memungkinkan untuk dibahas. Usulan ini bertujuan agar tidak ada masalah hukum kalau nanti partai menggunakan sistem suara terbanyak,” terang Agung.
Sementara itu, mantan ketua Pansus RUU Pemilu, Ferry Mursyidan Baldan, menilai revisi terbatas masih bisa dilakukan asal tidak meluas pada pasal-pasal lainnya.
Bagi Ferry, penambahan klausul penetapan anggota legislatif dengan suara terbanyak seharusnya tidak menghapuskan poin penetapan dengan nomor urut.
”Yang terpenting penentuan anggota DPR terpilih yang memenuhi 30% Bilangan pembagi pemilih tidak berubah. Ini yang harus jadi acuan,” terang Ferry.
Partai yang telah menyatakan akan menggunakan sistem suara terbanyak dalam penetapan calon legislatif terpilih adalah Partai Golkar, PAN, PBR, dan PD.
Menanggapi usulan perubahan tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menuding lima fraksi yang mengusulkan revisi terbatas UU Pemilu tidak konsisten. Tudingan mengarah pada partai yang sejak awal pembahasan RUU tersebut menolak sistem suara terbanyak dalam menetapkan calon legislator terpilih.
”Terkesan kuat ketidakmampuan partai dalam mengelola konflik kepentingan dalam pencalonan yang dikompensasi dalam bentuk revisi,” kata Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, sebagaimana dikutip tempointeraktif.com, Selasa.
Dia menilai lima fraksi tersebut telah mempermainkan Undang-undang dan fungsi legislasi anggota DPR. Menurut dia, FPKS telah mengusulkan penggunaan sistem suara terbanyak pada pembahasan RUU. Namun, fraksi-fraksi besar menolak usul itu. ”Sekarang mereka balik badan dan mau mengotak-atik Undang-undang,” katanya.
Sebelumnya, Partai Golkar mengubah penetapan calon legislator terpilih dengan menggunakan sistem suara terbanyak. Namun, Partai Golkar tidak ingin menyimpang dari undang-undang. Sehingga, Golkar menginginkan revisi UU tersebut.

Partai pendukung nomor urut saat pembahasan RUU Pemilu :

1. Partai Golkar
2. PDIP

Partai yang menerapkan suara terbanyak :

1. PAN
2. Partai Demokrat
3. PBR
4. PDS
5. Partai Golkar

UU Nomor 10 Tahun 2008

Pasal 214 :

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan :

a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP
b. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP.
c. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;
d. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;
e. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut. – Oleh : dtc

sumber berita :
solopos.net

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: