Usulan KPK:Koruptor Dipenjarakan di Nusakambangan

Jakarta, (Analisa)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan para terpidana korupsi yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, sebagai upaya menimbulkan efek jera.

“Itu bisa menimbulkan efek jera,” kata Wakil Ketua KPK, M Jasin di Jakarta, Senin malam.

Jasin menegaskan usulan itu telah dibahas dalam rapat pimpinan. Selain membahas masalah eksekusi terpidana perkara korupsi, rapat pimpinan itu juga membicarakan pemberlakuan seragam khusus bagi para tersangka dan terdakwa kasus korupsi.

Menurut Jasin, kesan bahwa Nusakambangan merupakan lembaga pemasyarakatan yang “menyeramkan” bisa menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi.

Hal itu juga bisa menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang berniat melakukan tindak pidana korupsi.

KPK akan berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama dengan Departemen Hukum dan Ham, mengenai penggunaan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan sebagai tujuan eksekusi para terpidana kasus korupsi.

M Jasin berpendapat, efek jera dalam perkara korupsi bisa diciptakan dengan berbagai cara, tidak hanya melalui pengadaan seragam.

Dia sepakat dengan wacana penghapusan pengurangan masa hukuman (remisi) bagi para terpidana. Jasin juga mengatakan, pembeberan kronologi tindak pidana korupsi di suatu portal bisa membuat masyarakat mengerti sekaligus takut untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Tak dapat remisi

Secara terpisah dilaporkan, pelaku tindak pidana korupsi yang divonis pada 2007 dipastikan tidak mendapatkan pengurangan hukuman (remisi) pada HUT Kemerdekaan 17 Agustus 2008.

Menurut Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin, pemberlakuan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2006.

PP itu mengatur bahwa jenis pelaku terpidana tertentu seperti korupsi, terorisme, narkotika dan psikotropika, pelanggaran HAM berat dan ancaman keamanan negara, serta kejahatan transnasional lainnya baru bisa mendapatkan remisi setelah menjalani masa sepertiga hukuman.

“Jadi, remisi akan diberikan kepada semua narapidana yang berhak, kecuali koruptor yang dihukum pada 2007 sampai sekarang,” ujarnya.

Menurut Andi, karena PP itu baru berlaku pada akhir 2006 maka hanya berlaku untuk para narapidana yang divonis sepanjang 2007.

“Kalau yang sebelumnya sudah terlanjur dapat, ya itu karena berlaku ketentuan lama,” ujarnya.

Andi menyebutkan pada Hari Kemerdekaan akan diberikan remisi kepada sekitar seratus orang dari 140.000 narapidana di Indonesia. Untuk terpidana kasus kejahatan biasa, remisi bisa diberikan kepada mereka yang telah menjalani enam bulan masa pidana.

“Kecuali kategori yang diatur dalam PP tadi, harus sudah menjalani masa sepertiga hukuman,” katanya.

Ia menambahkan, hampir setahun terakhir tidak ada pelaku terorisme dihukum oleh pengadilan, sehingga hanya koruptor yang divonis pada 2007 tidak mendapatkan remisi.

Seragam koruptor

Sementara itu, rapat pimpinan (Rapim) KPK, Senin, memutuskan pemberlakuan seragam bagi tersangka dan terdakwa perkara korupsi, kata wakil Ketua KPK, M Jasin. “Jadi keputusan tersebut untuk ditindaklanjuti,” katanya, di gedung KPK.

Menurutnya, pimpinan sudah memerintahkan ke sejumlah kepala biro untuk menindaklanjuti keputusan itu sesuai bidang masing-masing.

Biro Hukum KPK bertugas membuat kajian tentang aspek legal pemberlakuan seragam perkara korupsi itu. “Termasuk kajian aturan tentang kekuasaan kehakiman, hukum acara, dan Hak Azasi Manusia,” katanya.

Sementara itu Biro Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat bertanggung jawab soal desain. Jasin menegaskan desain seragam tersebut harus mengakomodir aspek kelayakan, kesopanan, dan efek jera.

Pengadaan seragam bagi mereka yang terjerat kasus korupsi tersebut akan menggunakan dana dari Bagian Penindakan KPK yang besarnya tidak lebih dari Rp50 juta.

Pemimpin KPK memasang target para tersangka dan terdakwa kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK bisa mengenakan seragam dalam tahun ini. “Tentunya kami tak akan menunggu sampai 2009,” kata Jasin. (Ant)(analisadaily.com)

berita terkait :
Rapim KPK Putuskan Pemberlakuan Seragam Perkara Korupsi

Iklan

Satu Tanggapan

  1. Negeriku yang hebat, sekarang mereka membahas koruptor dan lain-lain, berjam-jam berhari-hari mereka membicarakannya, dan kalau perlu dibawa kelaboratorium di rontgen dll, dll. Sawah kering, sungai kering, hutan gundul, jalan rusak, rakyat makin miskin mereka tidak perduli, buktinya mereka tidak membicarakannya.
    Gilanya, bahkan bajunyapun dibicarakan oleh para INTELEKTUAL?! kita. gila..gila…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: