Seribuan Masyarakat dan Mahasiswa Unjuk Rasa ke Kantor Bupati DPRD Asahan

Kisaran (SIB)
Sekitar seribuan warga dari 6 desa di Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan dan Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Asahan Untuk Perjuangan Tanah Rakyat (KMMA-UPTR), Rabu (18/6) pagi berunjuk rasa ke DPRD Asahan, meminta perlindungan hukum agar 13 warga yang saat ini dalam proses penyidikan pihak Kejari Kisaran dibebaskan dari tuduhan penggarapan lahan HGU PTPN III Kebun Sei Silau dan tidak menyetujui perpanjangan HGU.
Pengunjuk rasa yang datang dengan truk dan sepeda motor membawa spanduk dan ratusan poster diterima Sekretaris Komisi A Syaifuddin Zuhri, Wakil Ketua DPRD Asahan yang juga kordinator Komisi A H Syamsul Bahri Batubara SH dan sejumlah anggota Komisi A.
Tri Purnomo Widodo SH pengacara pengunjuk rasa meminta DPRD Asahan jangan hanya bicara sebagai orator yang memberi harapan klasik kepada masyarakat namun hasilnya nol besar.
Tri Purnomo Widodo menjelaskan HGU PTPN III Kebun Sei Silau seluas 5360 Ha saat ini proses perpanjangan, namun setelah pengukuran Peta Bidang Tanah (PBT) oleh BPN Asahan bertambah menjadi 6755 Ha padahal sebelumnya masyarakat telah menggarap 793,5 Ha sebagai kawasan pertanian, perkampungan 6 desa 171 Ha dan fasilitas pemerintah seperti kantor Camat Buntu Pane, Polsek Prapat Janji, rumah ibadah dan sekolah sudah berlangsung lama menjadi kawasan komunitas dan interaksi masyarakat sebelum PTPN III membuka lahan di Kecamatan Buntu Pane.
Dari perhitungan matematika, kata Tri Purnomo Widodo bila pihak PTPN III Kebun Sei Silau mengklaim luas areal HGU 6575 Ha berarti luasnya bertambah secara mendadak demikian juga dengan bila dikurangi dari areal HGU baru dengan garapan masyarakat untuk pertanian, perkampungan dan fasilitas umum HGU nya 5648 atau bertambah 288 Ha dari luas HGU sebelumnya 5360 Ha.

lanjutannya………

Adanya pertambahan luas HGU inilah yang memicu konflik hingga 13 warga petani ditahan, jika demikian pemikiran pihak perkebunan bukan hanya 13 warga yang ditahan akan tetapi komunitas yang bekerja di kantor Camat, Polsek Prapat Janji, masyarakat yang sholat atau beribadah dalam mesjid dan anak didik turut ditahan, jika konflik ini tidak ditangani secara serius gelombang unjuk rasa bisa bertambah jumlahnya sampai tuntutan dan hak mereka kembali.
Panggil Kajari dan Kapolres Asahan
Menanggapi penjelasan dan harapan pengunjuk rasa, Syamsul Bahri Batubara mengatakan mengenai HGU yang dimohonkan untuk diperpanjang pihak PTPN III Kebun Sei Silau, DPRD Asahan akan memanggil pihak terkait demikian juga masalah penahanan 13 warga petani yang saat ini mendekam dalam tahanan Polres Asahan akan memanggil Kapolres Asahan dan Kajari Kisaran.
Usai meninggalkan kantor DPRD Asahan para pengunjuk rasa mendatangi kantor BPN Asahan, Kepala BPN Asahan Ir H Alirinto Siregar mengatakan, HGU PTN III Kebun Sei Silau No 1/Desa Sei Silau, tanggal 20 Pebruari 1984 luasnya 5.360 Ha, karena pihak perkebunan mengajukan permohonan ulang HGU dilakukan pengukuran ulang melalui PBT yang akhirnya menjadi 6575 Ha, pengukuran ini belum bisa dijadikan sebagai alat bukti penguasaan lahan dan hal inilah nanti yang disampaikan ke Provinsi Sumut dan pusat.
Menjawab pertanyaan pengunjuk rasa Ali Rinto Siregar mengatakan, betul perpanjangan HGU tidak bisa bertambah atau ditambah di satu kawasan dari areal terdahulu, karenanya kehadiran saudara akan menjadi masukan bagi kami apakah usulan atau permohonan perpanjangan HGU ini diterbitkan sesuai hasil pengukuran PBT.
Dengan berjalan kaki pengunjuk rasa kemudian mendatangi Kejaksaan Negeri Kisaran. Perwakilan pengunjuk rasa diterima Kajari Kisaran Sadaarih Tarigan SH didampingi Kasi Pidum Rahmawan Hari Widodo SH, Kasi Intel Supriandy Daulay SH.
Kajari Kisaran melalui Rahmawan mengaku Humas PTPN III Kebun Sei Silau datang menanyakan apakah kasus 13 warga petani sudah selesai. “Sebagai pelapor punya hak untuk mempertanyakannya dan kami mengatakan pihak kejaksaan saat ini masih memprosesnya. Kasusnya belum P21,” katanya menjawab pertanyaan perwakilan unjuk rasa.
Jika kasus ini sudah berlangsung lama mengapa warga tidak melakukan penuntutan secara perdata, jika kasus ini ada gugatan perdata maka kasus pidana ini dilanjutkan atau ditangani setelah perdatanya selesai, saran Rahmawan.
Untuk itu Rahmawan menyarankan agar masyarakat melengkapi bukti surat kepemilikan tanah untuk dijadikan sebagai bukti dalam BAP ketika kasus ini dilimpahkan ke persidangan.
“Kami tidak bekerja gegabah dan serabutan, institusi Kejari Kisaran akan bekerja prosedur dan sesuai dengan mekanisme perundang undangan dan hukum sebagai mana tertuang dalam KUAHP dan melakukan tuntutan sesuai KUHP,” kata Rahmawan.
Menjawab pertanyaan pengunjuk rasa, Rahmawan mengatakan, sesuai mekanisme dan tugas Kejaksaan harus menangani pengaduan yang telah ditangani penyidik Kepolisian jadi tidak boleh kasus ini dihentikan dengan alasan sesuatu hal, tanpa ada permintaan, jika kasusnya tidak cukup bukti kasusnya dikembalikan ke penyidik Kepolisian, karena itu saat ini kami sedang memproses dan mempelajarinya.
Sementara itu Sadaarih Tarigan SH mengatakan, saat ini jaksa yang ditugasi menangani kasus 13 warga petani sedang bekerja. “Kasusnya belum P 21, jadi bila ada yang mengatakan sudah P 21 itu bohong,” katanya.
“Usai pertemuan, Sadaarih Tarigan SH kepada SIB mengatakan, pihaknya akan bekerja prosedural dan ekstra kerja keras agar kasus yang sudah diterima 1 minggu lalu memenuhi persyaratan atau tidak untuk diajukan ke persidangan. “Jaksa yang ditugasi menangani kasus ini sudah saya instruksikan bekerja sistematis sesuai prosedur dan material hukum,” kata Sadaarih Tarigan SH.
Di Kantor Bupati
Para demonstran melanjutkan long march ke Kantor Bupati Asahan. Di sini, massa langsung diterima Wakil Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang, MAP. Namun tidak di ruangan, melainkan berpanasan di halaman kantor itu. “Saya tidak tega melihat Bapak, Ibu berpanasan sejak tadi tiada keputusan diambil. Maka saya turun kemari dan berpanasan bersama” ujarnya sembari menolak pengawalan dari Satpol PP. “Tidak perlu dikawal, tidak ada yang perlu ditakutkan di sini” imbuhnya.
Disebutkan Taufan Gama, Pemerintah Kabupaten Asahan di bawah pimpinan Bupati, Drs H Risuddin dan dirinya selaku Wakil Bupati tetap memperjuangkan hak hak kerakyatan. “Kita akan tuntaskan masalah ini dengan segera termasuk penderitaan yang telah berlangsung bertahun lamanya” tukasnya sembari menjanjikan dalam tempo paling lama seminggu masalah tersebut sudah sampai kepada Bupati Asahan setelah menanyakan kesiapan Kabag Tata Pemerintahan, Taufiq ZA. SSos dihadapan para peserta aksi.
Massa akhirnya membubarkan diri setelah Wakil Bupati Drs H Taufan Gama Simatupang, MAP meminta mereka membubarkan diri tanpa berlaku anarkis. “Pulanglah dengan tertib, hindari aksi anarki dan yakinlah hasil pembicaraan ini akan segera didapati” ujarnya sembari menolak permintaan untuk tanya jawab, karena hal tersebut belum ada petunjuk dari Bupati Asahan. “Belum ada petunjuk Bupati dalam hal ini. Wakil Bupati hanyalah mewakili Bupati jika ditugaskan atau saat beliau berhalangan” tambahnya. (S13/S24/m)

sumber berita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: