Bupati Asahan Bertemu Pengurus FAKDA Bahas Masalah KTP, BLT, Honor Kades dan Perangkatnya

Kisaran (SIB)
Bupati Asahan Drs H Risuddin diwakili Asisten I Drs Zulkarnaen bertemu dengan Forum Asosiasi Kepala Desa Asahan (Fakda), Kamis (29/5) di ruang ruang Mawar Kantor Bupati Asahan untuk membahas kelangkaan blanko KTP, rencana penolakan BLT 2008 bila mempergunakan data BPS 2005 dan peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkatnya.
Pertemuan yang dihadiri sekitar 40 pengurus Fakda berlangsung 2 jam dan diakhiri makan siang bersama itu, tidak menghasilkan kesimpulan. Sejumlah Kades usai pertemuan itu tidak bersedia memberi komentar.
Wartawan yang mencoba untuk mengetahui apa yang dibahas dan bagaimana hasil pertemuan itu hanya mendapatkan informasi dari lobang ventilasi udara.
Kendati demikian SIB berhasil mendapatkan informasi dari beberapa Kades sesampainya di tempatnya masing masing. Disebutkan, 2 minggu mendatang Pemkab Asahan akan mendistribusikan 30000 lembar blanko KTP melalui camat.
Sedangkan mengenai BLT, pemerintah berupaya merevisi data sehingga data penerima BLT sesuai dengan data setiap desa, Data itu nantinya disampaikan ke pusat, jelas Kades yang diminta namanya dirahasiakan.

lanjutan……

Sementara mengenai kesejahteraan Kades dan perangkatnya yang jauh di bawah UMR, belum menghasilkan kesepakatan, Zulkarnaen kepada para Kades mengatakan tidak dinaikkan honor Kades dan perangkatnya karena tidak mendapat dukungan dari DPRD Asahan.
Sebut Kades itu, honor Kades se-Asahan yang ditampung dalam APBD Rp500.000/bulan, 3 Kaur setap desa honornya masing masing Rp75.000 yang diterima 1 kali dalam 3 bulan melalui Bank Sumut di Kisaran.
“Dengan naiknya BBM bagaimana Kades memberikan pelayanan dan bekerja maksimal. Sudah itu pembayarannya sekali dalam 3 bulan. Itupun minim sehingga tidak memungkinkan aparat Desa bisa bekerja. Kalau mau mengabdi itu hanya bagi yang sudah berlebihan,” katanya.
“Pemerintah kita saat ini belum memperhatikan nasib perangkat desa termasuk kepala desa yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Kami berharap honor Kades dan perangkatnya setara dengan UMR dan dibayarkan setiap bulan sebagaimana PNS menerima gajinya,” harapnya.
Lanjut Kades yang namanya dirahasiakan, pertemuan itu dilaksanakan setelah beberapa waktu lalu FAKDA menyurati Bupati Asahan. Sayangnya, pertemuan yang diharapkan belum membuahkan hasil yang permanen untuk mengatasi kelangkaan blanko KTP, peningkatan kesejahteraan perangkat desa dan penambahan data penerima BLT. Hanya sebatas tahap upaya dan proses, kata Kades. (S13/m)

sumber berita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: