Selasa, Kartu BLT Dibagikan

BANDUNG, (PR).-
PT Pos Indonesia siap menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) di sepuluh kota, seandainya pada bulan Juni mendatang tahap pertama BLT jadi disalurkan. Kartu BLT akan dibagikan Selasa-Minggu 20-25 Mei. BLT yang mereka layani hanyalah BLT berupa uang tunai yang akan dibayarkan kepada rumah tangga sasaran (RTS) melalui kantor pos terdekat dengan lokasi RTS. Demikian dikemukakan Manajer Komunikasi Perusahaan PT Pos Indonesia R. Jusman Kartaprawira di Bandung, Minggu (18/5).

Dikatakan, sepuluh kota penerima BLT yang segera dilayani adalah Kota Bandung sebanyak 84.287 RTS, Medan 83.525 RTS, Jakarta 157.515 RTS, Semarang 82.665 RTS, Surabaya 121.145 RTS, Makassar 70.160 RTS, Yogyakarta 19.101 RTS, Banjarmasin 39.346 RTS, Kupang 86.980 RTS, dan Palembang 99.396 RTS.

Secara keseluruhan, BLT yang sudah siap dilayani penyalurannya oleh PT Pos mencakup 844.130 RTS, yang tersebar di 562 kecamatan. Adapun keseluruhan nilai BTS yang disalurkan sebanyak Rp 253,239 miliar, dengan masing-masing BTS menerima Rp 300.000,00 untuk tiga bulan sekaligus.

“Sekali lagi, supaya masyarakat tidak salah alamat, PT Pos hanya menyalurkan BLT dalam bentuk uang. BLT dalam bentuk minyak goreng dan barang kebutuhan pokok lainnya tidak ditangani oleh PT Pos Indonesia,” katanya.

Menyinggung mekanisme penyaluran BLT, Jusman mengatakan, BLT hanya diserahkan kepada RTS yang namanya tertera dalam kartu. Itu pun didistribusikan berdasarkan kantor pos paling dekat dengan tempat tinggal RTS sehingga memperkecil terjadinya salah sasaran.

Sementara data RTS sendiri didasarkan pada data yang ada di BPS (Badan Pusat Statistik). Pembagian kartu RTS dilakukan bekerja sama dengan ketua RW, ketua RT, dan karang taruna setempat, supaya tidak terjadi salah alamat.

“Setelah sepuluh kota ini, secara bertahap penyaluran BLT diperluas ke kota-kota lain sehingga pada waktunya nanti jika sudah diputuskan, BLT bisa segera disalurkan,” katanya.

Tunda BLT

Pemerintah pusat diminta menunda penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Plus di Kab. Karawang hingga data jumlah rumah tangga miskin (RTM) di daerah lumbung padi tersebut diperbarui.

“Data RTM yang ada saat ini sangat tidak akurat. Jika BLT Plus dipaksakan dibagikan sesuai dengan data itu, lebih baik kita tolak,” ujar Bupati Karawang Dadang S. Muchtar ketika dihubungi “PR”, Minggu (18/5).

Menurut dia, pengucuran BLT dengan data yang asal-asalan, hanya akan menimbulkan gejolak sosial di kalangan masyarakat. Mereka akan gontok-gontokan demi mendapatkan dana tersebut.

Hal tersebut telah terbukti pada penyaluran BLT tahun 2005. Menurut dia, saat itu RTM yang tidak terdata berupaya mendapatkan haknya dengan menyerang balai musyawarah desa, bahkan rumah aparat desa. Akibatnya, para kepala desa di Kab. Karawang sepakat membagi rata dana BLT untuk semua warga.

Akibat lebih jauh, sambung Dadang, penyaluran dana tersebut tidak tepat sasaran karena semua lapisan masyarakat menginginkan dana itu. Jika tidak, mereka bakal bereaksi dengan cara merusak fasilitas umum. “Lagi pula, pengucuran dana secara langsung sangat tidak mendidik mayarakat,” kata Dadang.

Menurut dia, kompensasi kenikan harga BBM lebih baik diarahkan untuk perbaikan infrastruktur di daerah. Dengan demikian, semua bentuk aktivitas warga, terutama aktivitas ekonomi akan berjalan lancar.

Dikatakan, dengan lancarnya aktivitas ekonomi, pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan akan tumbuh dan berkembang, sehingga dampak dari kenaikan harga BBM itu tidak begitu terasa.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Karawang H. Deden Darmansyah mengemukakan, sebelum data RTM divalidasi ulang, lebih baik penyaluran BLT ditunda. Jika dipaksakan, maka peristiwa tahun 2005 bakal terulang, di mana masyarakat banyak yang menyerang aparat desa.

Menurut dia, untuk meredam gejolak lebih baik dana itu disalurkan melalui program padat karya. Masyarakat miskin yang berhak mendapat dana itu diwajibkan bekerja memperbaiki infrastruktur yang ada di desanya masing-masing.

“Masyarakat yang dipilih untuk mengikuti program padat karya itu ditentukan oleh kepala desa. Sebab, hanya kepala desa setempat yang tahu persis kondisi ekonomi masyarakatnya,” kata Deden.

Dari data yang dimiliki pihak pemkab, jumlah RTM di Karawang berdasarkan data PSE 2005 BPS ada 191.618 KK, tersebar di tiga puluh wilayah kecamatan. Namun, data terbaru yang dikeluarkan Badan Kependudukan dan Catatan Sipil (Badukcapil) Karawang, jumlah RTM saat ini mencapai 224.637 KK. (A-106/A-135)***

sumber berita

2 Tanggapan

  1. ngga ngefek ah…lha ngga dapat kok.
    mendingan pemerintah bagi-bagi kambing aja deh, biar masyarakat juga mau jadi peternak

  2. BLT?? saya rasa ini konyol, kayak tukang obat yang nyebarin penyakit, lalu ngejual obat penawarnya (eh bukan ngejual ding, memberi… biar dikira pahlawan, oh kacau!!!).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: