KPK Periksa Hadiah Pesta Pejabat, Positif

FEIRIZAL PURBA
WASPADA ONLINE

(MEDAN) – Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Zulkifli, SH menilai perbuatan Ketua MPR RI Dr Hidayat Nur Wahid meminta KPK memeriksa hadiah-hadiah perkawinannya, pertanda dimulainya menghilangkan budaya atau kebiasaan memberikan hadiah kepada aparat atau penyelenggara negara.

“Dari sisi hukum tindakan itu sangat baik dengan alasan selama ini ada kegiatan-kegiatan seperti pesta pernikahan dan sunatan dijadikan suatu momen mencari perhatian dari yang diundang maupun yang mengundang,” kata Zulkifli, Rabu (14/5).

Selama ini, lanjutnya, momen-momen seperti itu cukup bagus bagi rekanan untuk balas budi dan lain sebagainya.

Namun, sekarang dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi maupun Gratifikasi, maka budaya mencari perhatian dan memberi hadiah atau bingkisan sebagai balas budi rekanan, memang harus dihilangkan. Akan tetapi, bagi KPK maupun penegak hukum hal tersebut jangan pula dijadikan sebagai momentum untuk menghukum orang.

“Tetapi, bagaimana KPK itu memberi sosialisasi terhadap masyarakat tentang gerakan anti korupsi di tengah masyarakat,” tegasnya.

Lebih jauh tentang gratifikasi yang termasuk dari pemberantasan korupsi, menurut Zulkifli harus pula diberikan batasannya oleh KPK. Yakni, apabila ada sumbangan di atas ketentuan KPK atau melebihi ketentuan gratifikasi yang ditentukan KPK, maka kelebihannya harus diambil untuk dikembalikan kepada negara dan seterusnya diserahkan ke Departemen Sosial. Akan tetapi jika di bawah ketentuan KPK, lanjutnya, maka sudah wajar dikembalikan kepada yang menerima sumbangan atau hadiah tersebut.

Dikatakan, Undang-Undang No. 31/1999 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pada Pasal 12 b dinyatakan pegawai negara atau penyelenggara negara yang menerima hadiah.

Padahal hadiah itu diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dapat dihukum minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta, atau maksimal 20 tahun penjara dan denda setinggi-tingginya Rp 1 miliar.

Diikuti Aparat Hukum
Secara terpisah, praktisi hukum Afrizon Alwi, SH., M.Hum mengemukakan, sikap Hidayat Nur Wahid merupakan didikan terhadap anak bangsa. Dalam hal ini Ketua MPR RI itu telah melakukan keterbukaan (transparansi) dengan meminta KPK memeriksa semua hadiah pernikahannya.

“Hidayat sudah tahu pasti, sesuai ketentuan yang ada pemberian bingkisan atau hadiah tersebut ada delik hukumnya. Tentu kita prediksikan beliau itu juga mengantisipasi kemungkina jebakan atas dirinya,” ujar Koordinator Pemantau Kinerja Kejaksaan (PKK) Sumut ini.

Hal itu, lanjutnya, sebagai langkah positif dan harus diikuti aparat kejaksaan, kepolisian maupun pengadilan.

(zul)
sumber berita

2 Tanggapan

  1. Salut buat HNW! contoh pejabat yg patut ditiru…

  2. Tindakan KPK memeriksa angpao para pejabat itu memang bagus. Namun, mestinya ada skala prioritas yang harus dilakukan ketimbang memeriksa angpao.
    Baik di gedung DPR, Istana Negara maupun di dalam ‘rumah’ penegak hukum😛

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: