Amplop Pernikahan Ketua MPR Disortir KPK

Asahan ( asahnnews )
Kedengaran lucu mendengar berita Amplop sumbangan pernikahanpun harus diperiksa oleh KPK.Memang riskan tetapi itulah cara KPK untuk memeriksa kecurigaan KPK masalah gratifikasi.
bisa kita lihat nanti hasil pengumuman pemeriksaan mereka setelah 30 hari.Luar biasa kecurigaan KPK sampai ke urusan pernikahan.

Saya coba bertanya kepada anda Patutkah dilakukan hal tersebut ?
Sebelum memutuskan baca dulu beritanya setelah itu beri keputusan.

Amplop Pernikahan Ketua MPR Disortir KPK

Pengawasan gratifikasi ha-diah bagi pejabat mulai diper-tegas KPK (Komisi Pembe-rantasan Korupsi). Itu dimulai dari amplop hadiah yang di-terima Ketua MPR Hidayat Nurwahid dalam pernikahan-nya dengan Hj Diana Abbas Thalib, tanggal 10 Mei lalu.
Hadiah baik dalam bentuk amplop maupun hadiah ba-rang, semuanya disortir KPK yang berlangsung di rumah dinas Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra IV nomor 16, Jakarta Selatan. Tiga petugas KPK selama empat jam meme-riksa semua isi amplop dari tamu.

Tidak ada penjelasan tentang jumlah serta jenis hadiah dan sumbangan yang diterima Hidayat pada acara pernika-han yang juga dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla itu.
Tapi menurut Hidayat, se-mua yang diterimanya baik dalam bentuk kado, karangan bunga, dan sumbangan, dica-tat oleh petugas KPK. Tiga pe-tugas KPK yang datang ke ru-mahnya itu, kata Hidayat, bu-kan penyidik tetapi petugas pencatat. “Mereka hanya men-catat apa yang saya terima waktu acara pernikahan. Me-reka bukan penyidik,’’ ujarnya.
Ia menyatakan sudah me-nandatangani berita acara pemeriksaan itu. ‘’Setelah me-reka mencatat semua apa yang saya terima, pada pukul empat (16.00) saya tanda tangani berita acaranya,’’ jelas Hidayat.
Ditanya berapa jumlah uang yang diterimanya, Hidayat mengatakan ia tidak tahu, tapi semuanya sudah ada da-lam catatan KPK. ‘’Kalau pi-ngin tahu jumlahnya silakan tanya KPK, semua sudah di-catat satu per satu,’’ tukasnya.
Catatan KPK tersebut, jelas Hidayat, akan didalami dan dianalisis lebih lanjut, dan dalam waktu paling lama 30 hari akan diumumkan ke publik. ‘’Jadi kita tunggu saja pengumuman KPK untuk me-ngetahui mana yang terma-suk gratifikasi dan mana yang bukan,’’ paparnya.
Pemeriksaan KPK tersebut, ungkap Hidayat, merupakan tindak lanjut atas surat KPK tanggal 21 April 2008 yang memberitahuan kepadanya bahwa akan ada pemeriksaan terhadap seluruh bentuk pe-nerimaan berkaitan dengan acara pernikahan pada 10 Mei.
Pada bagian lain, Hidayat Nur Wahid mengatakan mes-tinya yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dirinya sebagai penerima sumbangan, me-lainkan tamu yang memberi-kan hadiah saat pesta perni-kahan itu, juga diperiksa.
“Sebaiknya yang dihukum jangan yang terima, tapi yang memberi juga,” katanya. Ha-diah di atas Rp 1 juta, akan di-kembalikan ke kas negara. Ka-lau Rp 1 juta ke bawah, bisa diambil Hidayat dan istrinya.
Namun Hidayat menjelaskan bahwa pesta perkawinan itu bukan untuk mencari sumba-ngan, melainkan mengikuti tradisi. “Dalam tanda kutip yang menyumbang itu banyak. Dan enggak ada hubungannya saya sebagai ketua MPR. Tapi dari koleganya Diana yang ba-nyak,” kata Hidayat.
Seperti diketahui, tidak se-mua pejabat negara bersikap kooperatif dengan tim KPK yang menelisik peluang gratifikasi dari hadiah pernikahan. Kerap kali KPK dikatakan sebagai komisi yang kurang kerjaan.
Untung saja, masih ada pejabat yang melakukan aksi nyata mendukung misi pem-berantasan korupsi dengan mencegah gratifikasi (hadiah bagi penyelenggara negara). Inilah yang dilakukan Ketua MPR Hidayat Nurwahid.
“Itu yang kita harapkan. Ka-lau bisa semua pejabat seperti Pak Hidayat. Jadi segera mela-por, dan kita akan klarifikasi,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Pengawasan In-ternal dan Pengaduan Masya-rakat, Haryono Umar.
Namun hal itu bukan per-kara mudah. Bukan satu dua cemoohan yang diterima KPK saat memeriksa angpao pe-jabat negara. “Ada pejabat yang bilang, masa pernikahan ditungguin. Dibilang KPK ini mencari-cari pekerjaan,” cerita Haryono. Padahal, lan-jut Haryono, jika tidak menga-wasi saat pernikahan berlang-sung dan menghitungnya begitu pesta selesai, besar ke-mungkinan terjadi manipu-lasi. “Kalau tidak ditunggui sampai pesta selesai kan ada kemungkinan direkayasa,” ujarnya.(dtc/*)

sumber berita

13 Tanggapan

  1. ada2 aja ya..
    mungkin dinegeri ini yg namanya kepercayaan sudah amat krisis..

  2. Terus yang meriksa KPK siapa?
    Itu angpau gak ada yang ilang kan?
    Pas keluar pintu, harusnya Pak Hidayat periksain semua saku KPK 😀

  3. KPK = Komisi Pemeriksa Perkawinan… nyaingin KUA😀

  4. Iya tuh… jangan2 dengan dalih mriksa malah angpaonya hidayat nur wahid yang pada ilang, hehehehe

  5. saya juga lihat beritanya semalam,,,untung HNW yang diperiksa,,kalo yang lain mungkin dah protes ini itu,,,
    kalo bisa perlakuan ini untuk semua pejabat negara,,,
    kalo semua orang mengikuti aturan Tuhan, tentu KPK sudah dihapuskan,,bukan begitu Pak?
    dukung perubahan

  6. gitu aja kok repot😀

  7. itu privasi mahh
    terserah org mw kasi duit brp
    kan duitnyabukan korupsi??

  8. GRATIFIKASI itu artinya apa ya? ada yg tau nggak?

  9. Memang hal-hal seperti ini harus dibiasakan menurut saya. Setiap pejabat mesti diperiksa dengan ketat. Kalau nggak mau diperiksa ketat janganlah mau jadi pejabat.

    KPK juga menggagas warung kejujuran di kantin sebelah kantornya. Warung itu nggak ada penjaganya. Semua barang dibiarkan tanpa penjaga dan sudah dikasih daftar harga. Jadi kalau kita mau beli taruh aja uangnya di sebuah toples yang sudah disediakan, tentunya jumlah yang dimasukkan sesuai dengan harga barang yang kita ambil.

    Warung kejujuran ini khabarnya sudah diterapkan di sekolah-sekolah dasar dan menengah di bebarapa daerah.

  10. Mungkin setiap kali ada laporan kekayaan pejabat negara yang terlihat mencolok peningkatannya, setelah ditanya alasannya karena hibah atau sumbangan yang diterima saat mantu/pernikahan. Saya lupa tetapi pernah baca beritanya di media.

    Padahal namanya sumbangan atau kado, mestinya spesifik dan tak berlebihan.

  11. harus sampe segitunya yah….

  12. Menurut saya itu overacting, dan diluar kepantasan dan melanggar privasi. Acara kawin, mati, lahir itu saya kira sakral kok bisa dicampuri dengan hal-hal yang berbau pidana. KPK itu konteksnya pidana. Teknik audit lainnya saya kira masih bisa ditempuh. Atau ini bisa juga promosi murahan dari sang ketua MPR. Ketua MPR, Presiden, Ketua KPK dll carilah teknik pembrantasan korupsi yang bermartabat dan lebih akademis, jangan vulgar!!. Anak tidak sekolahpun bisa meklakukan itu, dan nggak usah dibayar mahal. Gaji pegawai KPK antara Rp. 15.000.000 s.d. Rp. 75.000.000. maka bekerjalah lebih effektif jangan asal!!!

  13. Perubahan adalah hal pasti yang harus dilakukan untuk menyelamatkan negara. Pejabat harus memberi contoh tauladan kepada masyarakat, dan harus ada yang mengawasi pejabat. KPK adalah badan yang akhir-akhir ini sangat luar biasa kinerjanya. Salutt, dan hanya harus ada pengawasan. KPK lembaganya, Semoga KPK juga tetap bekerja profesional hingga kiamat, dan semua pejabat juga harus seperti Hidayat Nurwahid. Itulah kunci perubahan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s