Ia mengatakan, saat ini berdasarkan perkiraan Golkar dan PPP mampu mencapai 51% kursi di parlemen. Namun ke depan, bisa saja untuk mencapai peraihan kursi parlemen hingga di atas 50% dapat dilakukan dengan dua sampai empat Parpol.

“Koalisi itu kan konkritnya baru masa datang. Tetapi kalau dengan PPP, tetap lanjutlah,” kata Jusuf Kalla.

Yang jelas, kata dia, kerja sama politik atau koalisi tersebut harus ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih baik.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengatakan, idealnya ke depan koalisi harus dapat mencapai 51% kursi di parlemen.

Ia mengatakan, PPP dan Golkar sama-sama menyadari bahwa untuk mengelola negara tidak dapat dilakukan sendiri. “Tidak bisa kelola negara dilakukan oleh Golkar sendirian atau kalau PPP menang, PPP juga tidak tidak mungkin berjalan sendiri,” kata Suryadharma.

Dalam pertemuan yang berlangsung hampir dua jam, kedua Parpol menyepakati lima hal penting, yakni membangun silahturahmi dan kerja sama politik untuk memperkokoh kebersamaan, bagi kemajuan bangsa dan negara hari ini dan seterusnya.

Kedua, melaksanakan dan mengawal Pemilu yang sukses jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia serta bermartabat. Ketiga, menyukseskan pemerintah SBY-JK hingga akhir masa jabatan, membangun demokrasi dan kemampuan parpol sebagai pilar demokrasi dan mengembangkan multipartai yang sudah ada serta membangun kebersamaan dengan Parpol lain untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas. (kpl/bee)

Lobi pembahasan RUU Pilpres di Hotel Santika membuahkan hasil. sembilan Fraksi sepakat syarat parpol untuk mengajukan capres memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara hasil Pemilu. Voting pun sepertinya tidak diperlukan lagi di rapat paripurna.

“Sembilan Fraksi sudah sepakat, yaitu 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara,” kata Sekjen PAN Zulkifli Hasan di sela-sela rapat di Hotel Santika, Jakarta Barat, Selasa (28/10) malam.

Zulkifli melanjutkan, kini kekuatan pendukung dan yang menolak sudah terpampang jelas. “Kalau yang sembilan akur, tidak voting. Kalau yang lain setuju, sekarang sudah jelas petanya ke mana,” imbuhnya.

Menurut dia, kini tinggal PAN yang masih bertahan di 15 persen kursi DPR dan 20 persen suara. “Sikap PAN tetap di 15 dan 20. Kalah, tapi itulah demokrasi. Sekarang posisinya 9:1, PAN tidak mungkin menolak, masak maju sendiri,” urainya,

Dia menegaskan, bila Rabu (29/10), saat rapat paripurna tetap pada angka 20:25, maka sikap PAN pun tetap pada 15:20.

“Langkah selanjutnya lihat besok, kami sepakat atau tidak sepakat kami rumuskan. Apakah akan ada nota atau sikap fraksi, lihat besok,” tandasnya. (dtc)

Koalisi Islamis-nasionalis yang digagas PKS, memang bisa memunculkan kejutan-kejutan tak terduga di jagad politik. Gagasan ini bisa pula memberikan peluang bagi dukungan PKS untuk Prabowo, mantan Pangkostrad yang jadi ikon Gerindra. Setelah munculnya sinyal kuat berlanjutnya duet SBY-JK, koalisi PKS dengan Prabowo-Gerindra, akan membuat percaturan politik dalam pilpres 2009 kian semarak.

Glenny Kauripan, Ketua Gerindra, menyatakan pada prinsipnya mereka berkonsentrasi memperoleh suara minimal 15% pada Pemilu 2009. Mereka pun membuka ruang dan peluang besar bagi koalisi dengan partai apapun, termasuk PKS. Syarat utamanya satu: ada kesamaan visi-misi dan platform untuk membangun ekonomi rakyat.

“Gerindra membuka diri untuk berkoalisi dengan partai-partai Islamis maupun nasionalis. Prabowo adalah kandidat presiden yang kita usung untuk memimpin ekonomi Indonesia ke depan agar bisa back to basic sesuai UUD 1945. Jika partai-partai Islamis maupun nasionalis mau berkoalisi, tentu kita sambut,” kata Glenny, purnawirawan jenderal berbintang dua dari korps baret merah.

Zulkieflimansyah, anggota FPKS DPR-RI, melihat PKS akan menjadi parpol yang diminati banyak pihak untuk diajak berkoalisi. “PKS adalah partai rasional. Jika tak mampu meraih 20% suara, PKS akan memilih berkoalisi dalam mencalonkan presiden mendatang,” katanya.

PKS, demikian Zul, bisa saja berkoalisi dengan partai nasionalis apapun, termasuk dengan PDI-P, PAN, Hanura atau Gerindra, sepanjang memiliki kesamaan visi-misi dan program. “PKS akan bergerak memperkuat bangunan ekonomi rakyat. Kita sedang menengok ke sana ke mari untuk mencari mitra koalisi yang pas dan tepat,” katanya.

Para aktivis prodemokrasi dan analis melihat kans Prabowo bisa menjadi pesaing kuat SBY. Syaratnya, ada dukungan PKS dan partai-partai lainnya dalam suatu koalisi besar untuk perubahan. Dan itu akan jadi kejutan politik. “Jika itu terjadi, bukan hanya Wiranto yang akan menjadi rival SBY, melainkan juga Prabowo,” kata Yudi Latif, Direktur Reform Institute.

Direktur Indo Barometer M Qodari melihat justru SBY akan kesulitan mencari cawapresnya. Popularitasnya bisa meredup. Dan, Golkar di bawah Jusuf Kalla masih memiliki opsi untuk mengambil sikap lain jika perolehan suaranya besar.

Maka, jelasnya betapa pentingnya posisi PKS dalam pesta demokrasi tahun depan. Apalagi, mereka akan mengakhiri aliansinya dengan SBY pada Pilpres 2009. Tifatul Sembiring, Presiden PKS, selalu mendorong capres baru dan muda muncul ke permukaan. “PKS juga menginginkan perubahan dan hanya mengawal SBY sampai 2009,” katanya.

PKS ingin menciptakan pemerintah kuat dan membangun bangsa. Dengan siapa PKS akan mewujudkan keinginannya? Dengan siapapun, PKS tampaknya berada di atas angin.

Keinginan Tifatul membangun koalisi Islamis-nasionalis, adalah sebuah isyarat. Pertanda bahwa sejatinya, kedua aliran tersebut, saling membutuhkan dan melengkapi dalam membangun Indonesia ke depan.

Maka, yang diperlukan adalah mutual trust dari kubu Islamis maupun nasionalis. Sehingga koalisi bisa terbentuk dengan tujuan utama membangun kembali Indonesia yang adil, kuat, sejahtera, dan beradab. Jangan sampai ada satu kubu yang menelikung dan menusuk dari belakang.

PKS jadi kembang politik saat ini. Dia ibarat perawan yang dilirik kanan-kiri. Jika tak hati-hati bersikap, sang perawan bisa saja berada di tengah kumpulan para penyamun. [I4]

“Secara ideologis ada perbedaan yang tajam antara kedua partai ini. Misalnya dalam isu-isu RUU pornogafi. Bagaiamana kemudian RUU disikapi secara solid oleh dua partai yang berbeda ini,” kata pengamat politik Charta Politika Indonesia, Bima Arya Sugiarto kepada INILAH.COM, di Jakarta, Jumat (19/9).

Menurut Bima, koalisi PDIP-PKS sedikitnya akan terbentur dua masalah. Pertama, problem di level grass root. Apakah massa di dua partai ini bisa membangun komunikasi yang baik. Sedangkan problem yang kedua, mengenai pembangunan platform dan kebijakan dua partai partai ini bila betul-betul memenangkan pemilu dan menjadi koalisi selama 5 tahun berikutnya.

“Karena kita tahu kemudian masih ada isu-isu yang menimbulkan perpecahan kalau kedua partai raksasa ini menjadi dalam satu paket pemerintahan,” cetusnya.

Namun, Direktur Eksekutif Charta Politika ini menilai, bila koalisi dua partai ini benar terjadi, secara elektoral, koalisi ini akan menjanjikan dan sangat powerful. Sebab betul-betul menggabungkan segmen politik yang sangat-sangat berbeda.

Bima menambahkan, maraknya wacana koalisi seperti Golkar-PDIP, PDIP-PKS merupakan permainan di tingkat elit partai yang bertujuan melakukan penjajakan. Selain itu juga untuk testing respon, baik publik maupun massa di tingkat grass root di partai masing-masing.

“Saya kira sekarang semua partai membuka semua opsi koalisi. Yang terpenting adalah mereka harus tahu bagaimana reaksi publik jika isu ini dilontarkan dan bagaimana massa mereka yang di bawah merespon isu ini,” pungkasnya. [L6]

sumber berita

“Mengubah cara pemberian suara dari mencoblos menjadi mencontreng, menyilang dan lain sebagainya membutuhkan edukasi yang panjang. Apalagi saat ini waktunya sangat pendek. PKS cenderung menyarankan cara mencoblos,” kata anggota Komisi II DPR asal FPKS Jazuli Juwaini di Gedung DPR Jakarta, Rabu (17/9).

KPU saat ini sedang memikirkan kemungkinan alternatif pemberian suara pada Pemilu 2009 mendatang. Pasal 153 UU 10/2008 hanya menyebutkan pemberian suara dilakukan dengan memberikan satu kali pada surat suara. Selanjutnya UU mendelegasikan kepada KPU untuk menentukan cara pemberian tanda berdasarkan prinsip kemudahan.

“Bila dipaksakan memberikan tanda dengan cara mencontreng, maka hal itu memiliki beberapa kelemahan, seperti tingkat kesalahan mencontreng yang sangat tinggi. Apalagi bagi kalangan tunanetra dan tunaaksara. Bahkan masih banyak sebagian besar masyarakat kita yang mungkin tidak mengenal atau awam dengan alat tulis,” ujar Jazuli.

Dari sisi efisiensi, lanjut Jazuli, mencontreng membutuhkan pena sebagai penanda yang tentu saja lebih mahal dari paku untuk mencoblos.

Dikatakannya pula bahwa potensi golput pada pemilu kali ini yang cukup tinggi, dan ditambah potensi kesalahan akibat mencentang surat suara, maka tentu bakal memperburuk kualitas serta legitimasi hasil Pemilu 2009.

“Dalam UU Pemilu secara eksplisit juga tidak mengharamkan mencoblos sebagai salah satu alternatif pemberian suara. Pasal 153 hanya menyatakan, memberi tanda satu kali. Bunyi pasal tu, memberikan ruang bagi KPU untuk mengkaji kekurangannya. KPU boleh menetapkan pemberian suara dengan cara mencoblos, sesuai undang-undang,” papar Jazuli.[*/L3]

“Kalau mau direvisi ya ikuti tahapannya saja, karena undang-undang itu produk kita bersama, jadi kalau direvisi ya akan kita akan sesuaikan,” tegas Menteri Dalam Negeri Mardiyanto saat ditemui INILAH.COM di gedung DPR, Kamis (4/9).

Selain soal UU Pemilu, Mardiyanto juga menyinggung soal keputusan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perihal pelarangan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Bagaimana sebenarnya sikap pemerintah? Berikut wawancara lengkapnya:

Bagaimana sikap pemerintah terhadap gagasan revisi terbatas UU Pemilu No 10/2008 oleh DPR?

Kalau masalah yang terkait dengan revisi UU Parpol dan UU Pemilu tentu domainnya adalah pemerintah dan partai politik. Karena banyak menyangkut rumah tangga dari partai politik itu sendiri, maka pemerintah tidak usah terlalu banyak komentar. Kalau memang mau direvisi, seberapa jauhmana yang mau direvisi, terpulang pada partai sendiri.

Kalau saya melihat ini, secara proporsional saja. Kalau mau direvisi ya ikuti tahapannya saja, karena undang-undang itu produk kita bersama kalau direvisi ya akan kita akan sesuaikan.

Bagaimana dengan penolakan para aktivis perempuan terhadap revisi terbatas itu?

Itu nanti akan dibicarakan dalam proses itu. Saya tidak akan berkomentar soal itu.

Bagaimana dengan warning dari presiden soal Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam kaitannya dengan partisipasi publik dalam pemilu?

Kemarin presiden telah menyampaikan persiapan tentang Pemilu 2009, masalahnya selalu menyangkut hasil perhitungan daftar pemilh sementara (DPS). Saya sebagai Menteri Dalam Negeri ikut bertanggung jawab atas terlaksananya pemiu. Saya minta dicermati bersama, untuk DPS itu ada tahapannya. , 5 April lalu, waktu kita serahkan data agregat kependudukan, DP4 itu juga ada prosesnya.

Waktu itu tercatat sekitar 154 juta. Itu langsung diperbaiki terus dan kemarin oleh KPU disebutkan 174 juta. Kalau ada sesuatu yang mengkhawatirkan masyarakat belum terdaftar, apabila KPUD kabupaten atau kota sampai PPK ingin me-refresh masalah ini, saya minta pemerintah daerah mem-backup. Itu yang saya lakukan dalam rangka implementasi untuk sukses pemilu agar golputnya berkurang. Nanti 8 September KPU Provinsi akan dipanggil.

Bagaimana soal keputusan Pemprov Sumsel terhadap pelarangan Ahmadiyah?

Soal Ahmadiyah di Sumatera Selatan, saya minta setiap satu kasus jangan kita memberikan satu penilaian sendiri. Hari ini (4/9) tim kecil sedang bekerja, karena SKB itu setiap dioperasionakan di daerah. Yang mengamati juga tiga institusi: Depag, Depdagri, dan Kejaksaan. Saya tidak akan berkomentar terlalu dalam, karena ini juga saling berhubungan.

Bagaimana dengan status Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?

Sore ini (4/9) saya akan mulai membahas pendahuluan dengan beberapa teman dari DPR untuk masalah RUU Keistimewaan Yogyakarta. Pemerintah tidak ada niat untuk mengecilkan arti Yogyakarta, pemerintah justru melihat historisnya dengan filosofi kerakyatan yang dikembangkan dan demokrasi yang berkembang.

Kita perlu melakukan satu kajian akademik. Ini sudah dilaksankan sejak dua tahun lalu, juga mengajak masyarakat Yogyakarta dan tokoh masyarakat. Rumusan ini yang nanti mulai dibahas, drafnya sudah mengakomodir semua. Tinggal bagaimana peran Sultan dan Pakualam. [P1]
sumber berita : inilah.com