Pencairan Pinjaman KUR Sulit

(MEDAN) – Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Rp938,8 miliar untuk bantuan Program Nasional Pemberdayaaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat Sumut merupakan ‘angin segar’ bagi para pelaku usaha kecil menengah di daerah ini.

Namun persoalan di lapangan, tidak gampang mendapatkan bantuan itu, terutama KUR.

Hal itu disampaikan M. Arif, 34, warga Jalan Brigjen Katamso Medan kepada Waspada, Kamis (17/7).

Buktinya, dia sudah bermohon ke salah satu bank pemerintah cabang Simpang Limun yang mengalokasikan KUR tahun 2007, hendak meminjam Rp5 juta untuk penambahan modal usaha warung sotonya di Jalan Turi dekat kampus UISU Medan.

Menurut Arif, permohonannya dapat dikabulkan apabila dia menyerahkan agunan ataupun jaminan seperti surat tanah atau lainnya yang melebihi dari pinjaman. Alasan itu menurut pihak bank, merupakan ketentuan pusat atau Bank Indonesia (BI).

Karena harus menggunakan jaminan, Arif yang membuat permohonan pekan lalu, batal memperoleh bantuan usahanya. Karena kata Arif, dia tidak mempunyai aset melebihi pinjaman untuk dijadikan jaminan.

Persoalan itu bukan hanya dialami Arif, namun banyak dialami para pelaku UKM lainnya di Sumut. Sementara di beberapa daerah, masyarakat yang menerima KUR dikabarkan mendapat potongan 20 persen dari orang-orang yang mengurus kelancaran pencairan dana itu. “Ini sudah menjadi rahasia umum,” sebut beberapa sumber.

lanjutan

Harus Fleksibel
Menyikapi hal itu, anggora DPRD Sumut Ahmad Ikhyar Hasibuan mendesak pemerintah lebih fleksibel, tidak terpaku kepada aturan BI.

“Program itu sifatnya membantu masyarakat kecil, jika harus dibebankan dengan jaminan, maka banyak dari mereka yang tidak akan menerima bantuan pemerintah itu,” katanya.

Sebaliknya, kata Wakil Ketua Partai Demokrat Sumut itu, dikhawatirkan KUR yang dapat meminjamkan bantuan hingga Rp500 juta akan dinikmati para pemilik modal, karena mereka itu yang memiliki jaminan.

Hal sama dikatakan Edison Sianturi, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut. Dia mengatakan, sejak program itu berjalan, dari anggaran sekira Rp450 miliar lebih, telah tersalurkan sekira Rp370 miliar lebih.

Tapi, lanjutnya, semua bank yang menyalurkan bantuan usaha itu meminta jaminan, karena terpaku pada undang-undang BI.

Sebelumnya dari keterangan Kepala Badan Infokom Pemprovsu Edy Syofian mengatakan, Presiden SBY yang melakukan kunjungan kerja tiga harga di Sumut; 17-19 Juli berencana menyerahkan bantuan Rp938,8 miliar kepada Gubsu Syamsul Arifin.

Rincian bantuan langsung Presiden ke Gubsu itu berupa bantuan PNPM Mandiri 2008 senilai Rp414,97 miliar dan bantuan KUR 2008 senilai Rp523,96 miliar. Selain silaturrahmi dengan seluruh bupati dan walikota se-Sumut, Presiden akan menuju ke Parapat, dalam rangkaian penutupan Pesta Danau Toba.
[win]
sumber berita