Asahannews

Asahan ( asahannews )
Ahmadiyah beberapa bulan belakangan ini menjadi pusat pembicaraan kalangan ummat Islam.Pernyataan berbagai kalangan tentang Ahmadiyah kini menjadi simpang siur, ada ulama yang tidak setuju dengan Ahmadiyah ada juga yang menolak.Dibeberapa tempat juga terjadi unjuk rasa untuk penolakan Ahmadiyah dan permintaan agar Ahmadiyah dibubarkan.Tak tanggung tanggung kita lihat kejadiannya sampai membakar rumah ibadah.

Hingga berita ini diturunkan keputusan tentang Ahmadiyah dibubarkan atau diteruskan masih menunggu keputusan SKB.Kita lihat memang terkesan lamban.Sekali lagi kita sampaikan untuk memutuskan suatu perkara menyangkut urusan orang banyak memang susah untuk memutuskan karena memerlukan pertimbangan yang matang.

Ternyata kasus Ahmadiyah di Indonesia mendapat respon dari PBB sehingga Presiden SBY terima surat dari PBB.

Lamban Tangani ahmadiyah PBB kirimi SBY surat
M.Rizal Maslan Detik.com

Jakarta
- Partai Bulan Bintang (PBB) menilai, Presiden SBY lamban menangani persoalan
Ahmadiyah. Untuk itu, PBB pun telah mengirimkan surat kepada Presiden SBY,
Senin 12/5/2008 kemarin.”Presiden diminta untuk tidak ragu-ragu dan
menunda-nunda penyelesaian kasus Ahmadiyah secara tuntas sejalan dengan
tuntutan Al Qur’an dan sunnah Rasulullah,” kata Sekretaris Majelis Syuro DPP
PBB Fuad Amsyari di kantornya, Jl Kalibata Raya, Jakarta, Selasa
(13/5/2008).

Fuad menyatakan, pihaknya tidak tahu apa yang dipikirkan
oleh pemerintah, padahal sejak tahun 2005 sudah ada kesepakatan dari ulama,MUI, dan ormas Islam yang menentang keberadaan Ahmadiyah.”Presiden SBY terkesan lamban. Kalau dilambat-lambatkan, akan terjadi gejolak yang lebih besar,” ujarnya.

Menurut Fuad, surat yang dikirim ke SBY berisi desakan
agar segera melarang ajaran Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam. PBB juga
meminta agar pemerintah tegas kepada Ahmadiyah untuk tidak menggunakan
simbol-simbol Islam.

Simbol yang dimaksudkan seperti masjid, Al Qur’an, dan sunah Muhammad SAW, serta melarang penyebaran dan pengedaran buku Tadzkirah yang merupakan pelecehan terhadap Al-Qur’an.Pelarangan suatu alirn yang menodai, melecehkan, menghina, dan menyelewengkan agama
Islam yang mayoritas dipeluk masyarakat Indonesia sama sekali tidak melanggar HAM,” ujar Fuad.Pemerintah juga diharapkan segera menetapkan Ahmadiyah sebagai organisasi non-Islam tanpa menggunakan simbol-simbol Islam. Majelis Syura PBB tidak mempermasalahkan bentuk keputusan yang akan diambil oleh pemerintah, apakah Keputusan Presiden atau Surat Keputusan Bersama (SKB).”Tergantung apa isi keputusannya.

SKB itu bisa kuat, bisa tidak. Tergantung isinya. Jika SKB tidak melakukan proses sesuai dengan kehendak umat, tidak tuntas, maka tidak ada artinya. Isi SKB harus tegas melarang Ahmadiyah,” ucap Fuad lagi.Di tempat yang sama, Wakil Ketua Majelis
Syura PBB Makhrus Amin mengatakan, karena Ahmadiyah telah menghina, melecehkan, dan menyelewengkan agama Islam, maka sudah sepatutnya diberikan ganjaran.”Orang-orang Ahmadiyah melakukan makar terhadap agama Islam, maka harus diadili dan dipenjara,” ujar Makhrus Amin. ( zal / nvt )

sumber berita